Indonesia Defence Forum

[Kansel]

is the damen still tryhard to beg us for the heavy frigate contract ?

Idk,i think they're already failed by restricting pkr design restrictions while maersk give us freedom to use their iver design whenever we want

 

[NEKONEKO]

is the damen still tryhard to beg us for the heavy frigate contract ?

They don't beg us after all Indonesia is not priority target customer for their new frigate.

Idk,i think they're already failed by restricting pkr design restrictions while maersk give us freedom to use their iver design whenever we want

Thee PKR programme already done and I believe it's done as stated and agreed in the negotiation (regarding work share, tech transfer, specification, cost etc) if suddenly you kinda butthurted about it blame the one who negotiated it in the past.
And what do you mean by they restrict the PKR design and maersk give freedom to use the design? Do you have any proof?
The design will follow based on customer requirements.

Its hard to increase the number of combat vessel when we still need to replace the old one with limited budget(need to buy another kind of ship too), and with the formation of the new fleet I think we should not replace the old ship on hull per hull basis, 6 Ahmad Yani class should be replaced with 6+ new ship and so does the parchim class.

 

[mandala]

View this content on Instagram

View this content on Instagram

 

[bad sector]

TNI Sebut Proses Penganggaran Hambat Pengadaan Alutsista
Reporter:
Egi Adyatama
Editor:
Syailendra Persada
Senin, 7 Oktober 2019 13:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Joni Suprianto mengatakan salah satu yang menghambat TNI untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alusista) adalah sistem penganggaran Indonesia yang tergolong lambat. Hal ini kerap membuat persenjataan militer Indonesia cenderung tertinggal dari negara lain.

"Sistem penganggaran yang dimiliki oleh negara kadang-kadang sangat panjang. Jadi pada saat barangnya datang, kesannya sudah kuno," kata Joni dalam diskusi yang digelar oleh Centre of Strategic and International Studies (CSIS), di Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2019.

Joni mengatakan saat akan membeli suatu senjata paling mutakhir, anggaran memang telah disiapkan. Namun, kata dia, terkadang proses penganggaran sampai memakan waktu hingga 5 tahun.

"Hari ini barangnya baru, tapi karena barangnya datang tiga sampai lima tahun ke depan, barangnya itu menjadi tidak update lagi," kata Joni.

Selain itu, Joni mengatakan besarnya dana tak menjamin sejalan dengan penambahan alutsista. Faktor kepentingan-kepentingan global, mulai dari Amerika hingga Rusia, ikut mempengaruhi kebijakan pembelian alutsista TNI.

"Dalam melengkapi alutsista, TNI sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan tersebut. Tak serta merta kita punya uang, kita bisa beli," kata Joni. Pemerintah menganggarkan Rp 131 triliun untuk TNI dalam anggaran 2020. Naik dibandingkan 2019 sebesar Rp 121 triliun.

Source : https://nasional.tempo.co/read/1256...garan-hambat-pengadaan-alutsista/full&view=ok

 

[trishna_amṛta]

Do economics first, then military, but that's just my opinion tho

Yes and that will take decades.
Rome wasn't built in a day now isn't it?

Dont know if other will let us build our economy big enough and not trying to harass and bully us into submission by any means. Just look at Vietnam they dare to harass us in our Sea even when their economy is still one fifth of our.

Putting priority in economic growth & stability doesn't mean we neglect other priority or other factor that sustain the economy such as defence. It just mean we should not fall into the same condition as during Orde Lama when we were the region heavy weight player and yet our economic situation & living standard was very low.

 

[bad sector]

Prabowo Siap Gabung Jokowi Jika Diberi Jabatan Menteri Pertahanan

POLITIK | 7 Oktober 2019 11:29 Reporter : Tim Merdeka
Merdeka.com - Tiga kursi menteri telah disiapkan oleh Jokowi untuk Gerindra. Prabowo Subianto diganjar jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari lawan tandingnya di Pilpres 2019. Selanjutnya, dua menteri atau pejabat setingkat menteri dalam kabinet.

Sumber merdeka.com dari elite Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Edhy Prabowo menjadi orang yang disebut paling pantas disorongkan jadi Mentan. Bahkan, sambil berkelakar, sudah ada pembicaraan 'Sertijab' antara Mentan Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo.

Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.

"Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden," kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.

Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.

Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.

Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.

"Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan," kata petinggi Gerindra tersebut.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.

Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.

"Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya," kata Habiburokhman.

Source : https://m.merdeka.com/politik/prabowo-siap-gabung-jokowi-jika-diberi-jabatan-menteri-pertahanan.html

What's the different between Jenderal Purnawirawan and Jendral kehormatan?

 

[Kansel]

They don't beg us after all Indonesia is not priority target customer for their new frigate.

Thee PKR programme already done and I believe it's done as stated and agreed in the negotiation (regarding work share, tech transfer, specification, cost etc) if suddenly you kinda butthurted about it blame the one who negotiated it in the past.
And what do you mean by they restrict the PKR design and maersk give freedom to use the design? Do you have any proof?
The design will follow based on customer requirements.

Its hard to increase the number of combat vessel when we still need to replace the old one with limited budget(need to buy another kind of ship too), and with the formation of the new fleet I think we should not replace the old ship on hull per hull basis, 6 Ahmad Yani class should be replaced with 6+ new ship and so does the parchim class.

Don't you see every news about iver? They offered us plug and play,local content,the ship will be builded by pt pal and design manipulation with them as the supervisor

Are you sure pkr programme have completed? Yet the target has not been fulfilled yet? Also have you see the 4% subcontract for pal about pkr programme? Im Not butthurting damen but they dont give us much freedom rather than odense

 

[fadine]

Dont know if other will let us build our economy big enough and not trying to harass and bully us into submission by any means. Just look at Vietnam they dare to harass us in our Sea even when their economy is still one fifth of our.

Nonsense, bullshit. Even when the US GDP is 1600 times higher than Vietnam, the United States cannot violate Vietnam's territorial sovereignty.

 

[Kucing itu imut]

Nonsense, bullshit. Even when the US GDP is 1600 times higher than Vietnam, the United States cannot violate Vietnam's territorial sovereignty.

They can if they really want. I mean, if China can do it, why US can't? But yeah, maybe not by US fishermen. I doubt US can send their fishermen like China did to Vietnam water. Look at this news https://www.scmp.com/news/china/dip...ccuses-china-violating-its-fishing-rights-its

 

[HellFireIndo]

Nonsense, bullshit. Even when the US GDP is 1600 times higher than Vietnam, the United States cannot violate Vietnam's territorial sovereignty.

Ah yes, people's militancy. But that's just one aspect of defending oneself in their own territory, not necessary reflect their combined soft + hard power abroad as a "player" in the world stage, it's basically the same thing with Afghanistan as "the Graveyard of Empires" yet Afghanistan remains what it is, not exactly a "significant power", even though they endured the British, the Soviets and the Americans.

At this moment, only the Chinese have interest in Vietnam's territory, so that aspect will have less use, especially considering that the dispute is a maritime one. So that means the only choice for them to gain significance is to compete in economic and cultural development with the rest of the region, but realistically not to attain the level of being a top player however.

 

[san.geuk]

Nonsense, bullshit. Even when the US GDP is 1600 times higher than Vietnam, the United States cannot violate Vietnam's territorial sovereignty.

i think what nike said us=indonesia not us(a)

 

[Kansel]

View this content on Instagram

View this content on Instagram

INDONESIA
EMPAT PANGKALAN MILITER INDONESIA ANTISIPASI ANCAMAN
7 OKTOBER 2019 DIANEKO_LC TINGGALKAN KOMENTAR

Hawk TNI AU di Natuna (TNI AU)

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad Muradi mengapresiasi rencana pembangunan empat pangkalan militer di Biak, Merauke, Morotai, dan Saumlaki karena hal itu bagian dari menjaga kedaulatan NKRI.

“Itu bagian dari pembacaan ancaman kita melihat geostrategi dan geopolitik. Natuna itu sudah enggak ada pilihan lain. Harus ada pangkalan yang memang menjadi simbol dan efek gentar buat negara lain, termasuk Tiongkok,” kata Muradi, sebagaimana dilansir dari laman Medcom (7/ 10/ 2019).

Pangkalan militer di Biak, kata dia, merupakan bentuk nyata dari pemerintah hadir di sana.

“Posisi Papua yang terus diganggu oleh negara-negara asing, seperti Australia dan Papua Nugini. Itu bukan sebatas menggentarkan, tapi juga memang efek nyata bahwa Indonesia hadir di sana,” ujar Muradi.

Muradi mengapresiasi pemerintah akan menambah anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp10 triliun. Penguatan TNI juga, kata dia, mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, baik itu konvensional maupun nonkonvensional. Aspek kesejahteraan prajurit pun harus diperhatikan.

Terkait dengan keamanan dan separatisme di Tanah Papua, ia menilai pendekatan militer memang bukan jalan keluar. Pendekatan lunak melalui kesejahteraan lebih dibutuhkan untuk menghilangkan konflik Papua.

Editor: (D.E.S)

So is there a plan about pengadaan MRF for natuna,biak and morotai base?

 

[Nike]

View this content on Instagram

View this content on Instagram

INDONESIA
EMPAT PANGKALAN MILITER INDONESIA ANTISIPASI ANCAMAN
7 OKTOBER 2019 DIANEKO_LC TINGGALKAN KOMENTAR

Hawk TNI AU di Natuna (TNI AU)

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad Muradi mengapresiasi rencana pembangunan empat pangkalan militer di Biak, Merauke, Morotai, dan Saumlaki karena hal itu bagian dari menjaga kedaulatan NKRI.

“Itu bagian dari pembacaan ancaman kita melihat geostrategi dan geopolitik. Natuna itu sudah enggak ada pilihan lain. Harus ada pangkalan yang memang menjadi simbol dan efek gentar buat negara lain, termasuk Tiongkok,” kata Muradi, sebagaimana dilansir dari laman Medcom (7/ 10/ 2019).

Pangkalan militer di Biak, kata dia, merupakan bentuk nyata dari pemerintah hadir di sana.

“Posisi Papua yang terus diganggu oleh negara-negara asing, seperti Australia dan Papua Nugini. Itu bukan sebatas menggentarkan, tapi juga memang efek nyata bahwa Indonesia hadir di sana,” ujar Muradi.

Muradi mengapresiasi pemerintah akan menambah anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp10 triliun. Penguatan TNI juga, kata dia, mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, baik itu konvensional maupun nonkonvensional. Aspek kesejahteraan prajurit pun harus diperhatikan.

Terkait dengan keamanan dan separatisme di Tanah Papua, ia menilai pendekatan militer memang bukan jalan keluar. Pendekatan lunak melalui kesejahteraan lebih dibutuhkan untuk menghilangkan konflik Papua.

Editor: (D.E.S)

So is there a plan about pengadaan MRF for natuna,biak and morotai base?

F 16 V, and KFX

 

[Raduga]

an insteresting photo by PT PAL fb page , is there really a front fin in the changbogo ?

*nvm i just find out they really had a retractable front fin , anyone know for what purpose ?

 

[Nike]

Should be put at economy section but the involvement of PT PINDAD made me eager to put it here

PINDAD MENANDATANGANI KERJASAMA STRATEGIS DENGAN BARATA DAN BBI

PT Pindad (Persero), PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Boma Bisma Indra (Persero) menandatangani perjanjian kerjasama strategis mengenai excavator dan traktor multiguna pada Rabu, 11 September 2019 di Gedung Heavy Machining Center PT Barata Indonesia, Gresik. Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose melakukan penandatangan dengan Direktur Utama PT Barata Indonesia, Oksarlidady Arifin dan Direktur Utama PT Boma Bisma Indra, Yoyok Hadi. Menteri BUMN, Rini Soemarno, Deputi BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno dan Direktur Bisnis Produk Industrial, Heri Heriswan turut menghadiri serta menyaksikan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama strategis tersebut.

Rini mengemukakan rasa bangga atas berbagai sinergi BUMN termasuk kerjasama strategis yang ditandatangani pada hari ini. Dengan tetap menjaga sinergi, masing-masing BUMN dapat berkembang sehingga dapat membantu masyarakat menjadi lebih baik dan nyaman. Beliau kemudian menginstruksikan untuk menciptakan mesin asli Indonesia yang ditarget pada akhir 2023 untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi jumlah import.

Ruang lingkup kerjasama strategis tersebut mencakup kerjasama produksi, kegiatan pemasaran dan penjualan, extended capacity serta kerjasama lain yang disepakati masing-masing pihak.

Dalam kerjasama ini PT Pindad memiliki wewenang untuk memproduksi excavator 20 ton yang akan dipasarkan oleh PT Barata Indonesia. Kemudian, PT Barata Indonesia memproduksi traktor multiguna 40hp dan dipasarkan oleh PT Pindad. Terakhir, PT Boma Bisma Indra menyediakan diesel engine untuk excavator dan traktor multiguna untuk mendukung kegiatan produksi.

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan, meningkatkan bidang usaha serta mengupayakan kenaikan tingkat penjualan.

Direktur utama PT Barata Indonesia, Oksarlidady Arifin dalam sambutannya berharap kerjasama strategis ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak. "Dengan seluruh perjanjian kerjasama strategis hari ini, saya sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Semoga kerja keras kita memberi nilai tambah bagi industri nasional" ujar Oksarlidady.

Abraham Mose optimistis bahwa perjanjian kerjasama strategis ini dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri alat berat, namun tidak terbatas pada excavator dan traktor multiguna.

Kerjasama yang dilakukan memiliki dampak positif untuk meningkatkan produksi, memperluas pasar hingga menaikkan tingkat penjualan masing-masing pihak dengan bahan baku yang berasal dari dalam negeri

Adapun BUMN dan korporasi lain yang menandatangani nota kesepahaman yaitu PT KAI, PT Inka, PT LEN, PT Pelindo 3, PT Garam, PT Krakatau Steel (Persero), PT Inuki (Persero), PT Dahana (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT KIMA (Kawasan Industri Makasar), PT Pesonna Indonesia Jaya, PT Dok Perkapalan Surabaya, dan PT Pelindo Marine Service. (raka)

https://pindad.com/pindad-menandatangani-kerjasama-strategis-dengan-barata-dan-bbi

Most of US heavy duty military equipment had basic roots from heavy duty commercial vehicles such as mining and heavy duty trucks. The resolve to made local made heavy diesel engines for such vehicles will made us one step closer to nurture our defense needs in near future. As the production line for such commercial vehicles can be altered toward military purpose when the tooling and gears provided.