FROM INDONESIA
KEMENHAN VERIFIKASI PEMINDAHAN TIGA BUMN INDUSTRI PERTAHANAN
21 JULY 2017 DIANEKO_LC LEAVE A COMMENT
Tim Aset dan Data Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang bertugas memverifikasi pemindahan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Provinsi Lampung, mulai bekerja. Ketiga BUMN yang akan dipindahkan ke Lampung tersebut yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.
Melalui surat nomor B/1011/VII/2017/DJPOT tertanggal 17 Juli 2017, Kemenhan menginformasikan kepada Direktur Utama ketiga BUMN tersebut membantu Tim Aset dan Data memverifikasi rencana pemindahan tersebut ke Lampung. Surat ber tersebut menyebutkan dasar kerja Tim Aset dan Data Kemenhan yakni rencana relokasi pabrik/industri BUMN ke Lampung. Lalu, disposisi Menteri Pertahanan kepada Dirjen Pothan untuk mengkaji kemungkinan permindahan ketiga BUMN tersebut ke Lampung.
PT Pindad merupakan perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer berpusat di Bandung, Jawa Barat dan Malang, Jawa Timur. Kemudian, PT Dirgantara Indonesia (DI) industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara, berpusat di Bandung, sedangkan PT PAL memproduksi kapal perang dan kapal niaga, jasa perbaikan, pemeliharaan kapal, dan rekayasa yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur.
Pada surat yang ditekan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan), Brigjen TNI Sunaryo itu, juga disebutkan Tim Aset dan Data memverifikasi data kondisi aset perusahaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Masukan tersebut diperlukan sebagai self assesmen terkait analisa keuntungan dan kerugian (advantage/disadventage) terkait rencana relokasi tersebut ke Lampung.
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik langkah Kemenhan tersebut. Menurut Ridho, Pemerintah Provinsi Lampung sejak awal melobi pusat untuk memanfaat potensi maritim Lampung sebagai rekokasi industri pertahanan. “Banyak lokasi yang kita tawarkan. Salah satunya Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus,” kata Gubernur.
Menurut Gubernur, KIM merupakan perwujudan kekuatan maritim Lampung. Untuk itu, Gubernur Ridho ingin mewujudkan KIM secepat mungkin. “Target ini sudah lama menjadi wacana dan secepat mungkin diwujudkan. Saat ini Tanggamus masuk perencanaan tiga kawasan industri marintim dalam agenda pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Lampung,” kata Gubernur Ridho.
Photo Ilustrasi : Inspektorat Jendral Kementerian Pertahanan, berkesempatan meninjau proses pembangunan kapal selam, peremajaan KRI Mahalayati serta melakukan peninjauan ke Kapal Frigate PKR-105 dan melakukan blusukan kebagian bagian kapal tersebut. (PT PAL)
Sumber : Lampung Pro
KEMHAN DAN KKIP TINJAU FASILITAS GALANGAN KAPAL PEMBUAT KAPAL BCM TNI AL
21 JULY 2017 DIANEKO_LC LEAVE A COMMENT
Sekjen kunjungan PT Batamec Batam (Kemhan)
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Dr. Widodo didampingi Inspektur Jenderal (Irjen) Kemhan Letjen TNI Agus Sutomo bersama beberapa pejabat Kemhan dan juga Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melakukan kunjungan ke perusahaan galangan kapal swasta nasional di Batam, PT Batamec
Shipyard, Kamis (20/7).
Kunjungan ini dalam rangka melihat secara langsung fasilitas dan kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan galangan kapal swasta nasional tersebut yang saat ini juga sedang mengerjakan pembuatan kapal tanker atau kapal Bantu Cair Minyak (BCM) pesanan dari TNI Angkatan Laut.
Kunjungan Sekjen Kemhan beserta rombongan diterima langsung oleh Direktur PT Batamec
Shipyard Mulyono Adi yang didampingi oleh
Vice President PT Batamec
Shipyard Heronimus dan juga karyawan lainnnya. Kunjungan didahului dengan pemaparan oleh pihak PT Batamec Shipyard dilanjutkan dengan peninjauan secara langsung ke fasilitas produksi yang dimiliki galangan kapal tersebut.
Sekjen Kemhan dalam kesempatan tersebut mengatakan, kunjungan ini dalam rangka ingin melihat secara lansung fasilitas dan kemampuan PT Batamec
Shipyard. Karena PT Batamec
Shipyard sudah cukup lama bekerjasama dengan Kemhan dan TNI, bahkan saat ini sedang proses satu buah kapal BCM yang kontraknya pada awal 2017. Sebelumnya, PT Batamec
Shipyard juga
overhaul beberapa KRI dan ini menunjukan sudah cukup lama.
Lebih lanjut Sekjen Kemhan mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan kapal terkait kebijakan pemerintah saat ini mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan juga kebijakan modernisasi kekuatan Alutsista TNI AL, maka tidak mungkin hal tersebut dapat dipenuhi dan dikerjakan oleh PT PAL atau BUMN lainnya, akan tetapi harus menggandeng juga seluruh industri galangan kapal dalam negeri.
“Dari konsekuensi tersebut, untuk itu Kemhan dan TNI berupaya proaktif untuk selalu melihat galangan kapal mana yang potensial dan memiliki kemampuan produksi guna memenuhi kebutuhan Alutsista TNI AL”, jelas Sekjen Kemhan.
Sementara itu, Direktur PT Batamec
Shipyard mengampaikan ucapan terima kasih atas kesempatannya dikunjungi oleh Kemhan dan KKIP. Menurutnya hal ini merupakan suatu kehormatan bagi seluruh jajaran PT Batamec
Shipyard.
Melalui kunjungan ini, Lebih lanjut pihaknya berharap kepada Kemhan selaku pembina industri strategis dalam negeri akan dapat mengenal lebih jauh dan dapat melihat langsung fasilitas dan kapabilitas yang ada dan juga kapal-kapal yang telah sukses dibangun oleh PT Batamec
Shipyard.
Selain itu, lebih lanjut PT Batamec Shipyard juga berharap mendapatkan sumbang saran dan masukan dari Kemhan dan KKIP untuk kemajuan yang lebih baik kedepan, sehingga PT Batamec
Shipyard yang juga sebagai bagian dari anak bangsa dapat turut berpartisipasi dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan Alutsista TNI.
Sumber : Pen Kemhan