What's new

Indonesia Defence Forum

The tension was also there among the soldiers. The army was supplied by the U.S, the navy and air force were Soviets-supplied, I mean look at their gears.
some are mix, but it was said army has different kind of style since in the early they have many ex-KNIL, dutch inlander soldier many from noble family. So its kind a common for army to seek western gear, training, corporation, as i said the build KNIL as colonialist soldier with inward threat view, and trained vis a vis with eastern couterpart. Thats the era when we face war between campina and walls. Nostagic indeed cmiiw

sorry newbie dopost
 
.
17760244_276404652810463_8263401971123682086_n.jpg

Red

New EC-725 already installed with rocket pod

17663671_1828610147463854_1173879626456367104_n.jpg
Nice Full Spec...
 
.
Milipol Asia 2017: Up-gunning Asian security forces
05th April 2017 - 2:57by Chen Chuanren in Singapore


sig-sauer-716g2-small.jpg


Asian snipers and counterterrorism forces are arming themselves differently to meet modern threats and environments, several armament vendors highlighted at the Milipol Asia-Pacific 2017 exhibition in Singapore.

Scott Fraser, SIG Sauer's regional director of global defence sales, noted, 'What we learned from Afghanistan is that bolt-action rifles give greater accuracy at medium to long ranges, but carbine sniper rifles are more effective in urbanised settings where engagements are usually around 100m.'

The SIG Sauer 716G2 (Gen 2) designated marksman rifle is a result of combining this requirement with greater reliability, accuracy and magazine capacity.

Fraser also said 7.62mm NATO rounds are preferred in jungle engagements as they cut through vegetation with greater power than the 5.56mm.

Indonesian special forces currently use the rifle, and potential customers include South Korea and other unspecified Asian forces.

Sven F.S De Souter, managing director for Glock Asia-Pacific, pointed out another development. 'A trend here is that more counterterrorism and special forces are now transitioning their revolvers to pistols.'

He added that SWAT units are increasingly adopting the competition-grade Glock 34 due to its larger magazine capacity and ease of aiming.

'We focus a lot on the Philippines and Thailand in this part of the world, and India and Pakistan are important as well,' he said. The only thing stopping Glock now is getting export licences from either Austria or the US to certain markets like Myanmar and China.

Souter also hinted that Glock would unveil pistols with new features and innovations next year.

Another trend, as more individuals succumb to radicalisation, is that counterterrorism forces are arming themselves with less-than-lethal solutions like the Taser X2 alongside standard firearms to deal with threats like knife-wielding individuals.

Nathan Sawtell, Taser's Asia-Pacific managing director, said many agencies at Milipol had expressed interest in finding solutions for apprehending suspects without injuring or killing them.
https://www.shephardmedia.com/news/landwarfareintl/milipol-asia-2017-gunning-asian-security-forces/

SIG716 had been used by some operator in Indonesia
 
.
20170405antarafoto-polda-maluku-naik-tipe-050417-izaac-1.jpg



Polda Maluku Naik TipeIrwasum Polri Komjen Pol. Dwi Priyatno (kedua kiri)memeriksa personel polisi saat upacara peresmian kenaikan tipe Polda dari B ke A di Lapangan Upacara Polda Maluku, Ambon, Rabu (5/4/2017). Kini dengan naiknya tipe Polda tersebut maka Polda Maluku akan dipimpin perwira tinggi berpangkat Irjen. (ANTARAFOTO/izaac mulyawan)



20170405antarafoto-perbaikan-pesawat-militer-as-040417-apls-2.jpg



Perbaikan Pesawat Militer ASPetugas bandara mengawasi pesawat militer Amerika Serikat yang mendarat di Bandara Internasional Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Selasa (4/4/2017). Kedatangan pesawat Amerika Serikat bersama sejumlah teknisi itu untuk memperbaiki pesawat militer mereka yang sudah 11 hari berada di Aceh karena mengalami kerusakan mesin. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

20170405antarafoto-perbaikan-pesawat-militer-as-040417-apls-1.jpg



Perbaikan Pesawat Militer ASPersonel militer Amerika Serikat menurunkan kontainer berisi mesin pesawat dan peralatan lainnya dari pesawat US Air Forse setibanya di Bandara Internasional Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Selasa (4/4/2017). Kedatangan pesawat Amerika Serikat bersama sejumlah teknisi itu untuk memperbaiki pesawat militer mereka yang sudah 11 hari berada di Aceh karena mengalami kerusakan mesin. (ANTARA FOTO/Ampelsa)
 
.
4 units SU-27 currently undergoing upgrade in Belarus

“Ada dua pesawat yang sedang stanby di sini (Lanud Sultan Hasanuddin), kemudian dua pemeliharaan di Skatek (Skadron Teknik), empat sedang melaksanakan upgrade yang batch pertama, yaitu pesawat-pesawat Sukhoi Su-27 di Belarusia. Kemudian delapan pesawat sedang melaksanakan kegiatan dalam rangka HUT TNI Angkatan Udara di Lanud Iswahjudi, Madiun,” terang Kadispenau, Marsma TNI Jemi Trisonjaya, di Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, pekan lalu.

pesawat-tempur-sukhoi-di-lanud-sultan-hasanuddin_20170329_200756.jpg


Pesawat yang mendiami Skadron Udara 11 ini datang pertama kali pada tahun 2004. TNI AU memiliki tiga batch pesawat yang mahir dalam dogfight ini dan total TNI AU memiliki satu skadron (16 pesawat).

http://www.tribunnews.com/nasional/...pur-sukhoi-tni-au-jalani-upgrade-di-belarusia
 
.
Teknologi Penerbangan dan Antariksa Harus Dikuasai untuk Memacu Peningkatan Produksi Satelit Indonesia
Penulis Berita : Humas/Sgd • Fotografer : Humas/Sgd • 30 Mar 2017 • Dibaca : 735 x ,
emailButton.png


Seorang_mahasiswa_menjawab_tantangan_peneliti_LAPAN_menerangkan_kemustahilan_teori_bumi_datar.JPG
Peserta Seminar Nasional Bidang Satelit menjawab tantangan pertanyaan Peneliti LAPAN untuk menerangkan kemustahilan bumi datar








Pertanyaan menggelitik diajukan Peneliti Pusat Teknologi Satelit (Pusteksat), Sonny Dwi Harso. Sonny bertanya di hadapan para mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gunadarma, “Di sini ada yang percaya flat earth nggak? Coba kalau ada, saya pengen dengar.”
Secara spontan celetukan tersebut disambut tawa riuh para mahasiswa yang hadir dalam sosialisasi hasil litbangyasa satelit LAPAN di Auditorium Universitas Gunadarma Kampus Simatupang, Jakarta, Kamis (30/03). Menanggapi pertanyaan tersebut, seorang mahasiswa mengatakan bahwa bumi datar itu mustahil karena satelit bergerak mengorbit ke bumi. Dari kutipan percakapan ini, terbangun komunikasi yang efektif dalam kegiatan Seminar Nasional mengenai perkembangan satelit produksi Indonesia.

Sosialisasi juga mendatangkan narasumber dari Universitas Gunadarma, Purnawarman Musa. Ia mempresentasikan tentang kegiatan yang pernah diikuti tim Gunadarma saat mengikuti Kompetisi Muatan Roket dan Roket EDF serta Kompetisi Muatan Balon Atmosfer (Komurindo-Kombat).

Pada sesi selanjutnya, Kepala Bidang Diseminasi Pusteksat, Iwan Faizal memaparkan Profil LAPAN, khususnya program dan kegiatan Pusteksat. Ia menjelaskan, satelit Indonesia buatan LAPAN yang pertama kali dibuat di Berlin pada 2007 (LAPAN-A1/LAPAN-TUBSat). Satelit ini merupakan tolak ukur sejarah kemandirian Indonesia di Bidang Satelit. Tidak hanya itu, proses alih teknologi juga terjadi sehingga produksi satelit mampu dilakukan dan pengujian juga berlangsung di dalam negeri. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan satelit LAPAN generasi berikutnya (LAPAN-A2/LAPAN-Orari dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB).

Sonny menjelaskan secara teknis mengenai satelit-satelit buatan LAPAN. Sonny memperlihatkan hasil citra satelit LAPAN, mulai dari LAPAN-A1 sampai satelit yang baru tahun 2016 kemarin diluncurkan, LAPAN-A3. Selain menunjukkan hasil citra satelit tersebut, Sonny juga menerangkan keunggulan satelit LAPAN yang mampu digunakan untuk radio amatir, pemetaan medan magnet bumi, pemantauan kapal asing, dan pengambilan citra menggunakan kamera Nir RGB untuk pemantauan vegetasi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, LAPAN terus berupaya menyempurnakan capaian tersebut dan menerapkan pada satelit selanjutnya (LAPAN-A4). Sonny juga memaparkan sedikit mengenai satelit LAPAN-A5 yang nantinya dilengkapi dengan Synthetic Aperture Radar (SAR). Untuk membangunnya, LAPAN bekerja sama dengan Chiba University Jepang dan Prof. Josaphat 'Josh' Tetuko Sri Sumantyo.

Acara yang dipandu Yulisdin Mukhlis ini semakin seru karena antusiasme mahasiswa semakin besar dengan dibukanya sesi tanya jawab. Seusai narasumber memberikan paparan, para mahasiswa bertanya seputar satelit dan teknologinya. Acara ini ditutup dengan tukar-menukar cinderamata antara Pusat Teknologi Satelit LAPAN dengan Universitas Gunadarma.

https://www.lapan.go.id/index.php/s...Peningkatan-Produksi-Satelit-Indonesia/berita

Mungkin Zakir Naik percaya

:D :D kalau bumi datar gak ada itu istilah OTH (Over The Horizon).
 
. . . .
Kohanudnas Akan Pegang Kodal Sistem Pertahanan Udara Titik
April 5, 2017
1479
Share on Facebook

Tweet on Twitter


Personel Denhanud 472 Paskhas memperagakan penggunaan Optical Sight meriam Oerlikon Skyshield. Sumber gambar: Ery
Indonesia memiliki beberapa alutsista (alat utama sistem senjata) pertahanan udara titik yang tersebar di beberapa Pangkalan Udara (lanud) dan berada di bawah kodal (komando dan pengendalian) Detasemen Pertahanan Udara (Denhanud) Paskhas TNI Angkatan Udara. Sesuai dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, rencananya kodal sistem pertahanan udara titik tersebut ke depannya akan berada di bawah Kohanudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional).

“Ada beberapa sistem pertahanan udara. Sistem pertahanan udara ini adalah sistem pertahanan udara titik, yang rencananya ke depan Denhanud ini akan di bawah Kohanudnas. Sehingga terintegrasi sistem pertahanan ini semuanya ada di Kohanudnas,” terang Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Jemi Trisonjaya di Markas Denhanud 472 Paskhas, Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Rabu (29/3/2017).

Sistem pertahanan udara titik merupakan sistem pertahanan yang hanya berada di sekitar lanud. Ada beberapa lokasi sistem pertahanan udara titik di Indonesia, yakni di Jakarta, Pontianak dan Makassar.

“Ke depan, seperti yang saya sampaikan, kebijakan KSAU menginginkan pertahanan titik ini ada di bawah Kohanudnas. Nanti akan di kaji, kemudian akan bersinergi apa bila nanti sistem pertahanan udara ini sudah di bawah Kohanudnas,” jelas Jemi.

Menurut Kadispenau, dengan berada di bawah Kohanudnas, komando dan pengendalian sistem pertahanan udara titik akan lebih maksimal. terkait dengan pembinaan, akan tetap dilakukan oleh Paskhas, namun untuk operasional akan berada di bawah kodal Kohanudnas.

“Alutsista ini ada yang dari Swiss, ada yang dari Cina, ada yang dari Korea Selatan. Kita sudah ada pelatihan, kemudian sudah ada teknisinya juga yang disekolahkan di sana dan mereka bisa melaksanakan perbaikan,” papar Jemi.

Author: Fery Setiawan

http://angkasa.grid.id/info/militer/kohanudnas-akan-pegang-kodal-sistem-pertahanan-udara-titik/

Indonesian Air Force Bravo Detachment 90. Photo credit to Gilang Pramadhan.

17494587_1866352463637673_8063430086080069632_n.jpg


17493610_768963133278985_313340283972485120_n.jpg


https://www.instagram.com/gieprafoto/
 
. .
US Air Force' C-17 Globemaster landed in Aceh

Banda Aceh: Pesawat militer AS jenis Boeing C-17 mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, Aceh Besar, Selasa (4/4/2017). Pesawat tersebut mengantar 14 mekanik dan membawa suku cadang mesin untuk mengganti mesin pesawat militer AS jenis Boeing 707 yang sebelumnya mendarat darurat pada 24 Maret lalu.

us-af1.jpg

Petugas bandara mengawasi pesawat militer AS jenis Boeing C-17 yang mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, Aceh Besar, Aceh, Selasa (4/4/2017).

us-af2.jpg

Personel militer AS menurunkan kontainer berisi mesin pesawat dan peralatan lainnya dari pesawat US Air Forse. Kedatangan pesawat AS bersama sejumlah teknisi itu untuk memperbaiki pesawat militer mereka yang sudah 11 hari berada di Aceh karena mengalami kerusakan mesin.
 
Last edited:
. . .
Indonesia must lead for sake of its interests in South China Sea
Sydney | Wed, April 5, 2017 | 10:32 am

2016_08_23_10272_1471910320._large.jpg


Over the past quarter century, Indonesia has sought to play the role of an honest broker in the South China Sea disputes, facilitating negotiations over a proposed Code of Conduct for claimants to the sea, and hosting workshops on technical issues and other barriers to cooperation. These efforts, though admirable, are no longer equal to the challenge presented by Chinese actions, which now pose a much broader risk to Indonesian interests.

Since 2013, Beijing has constructed three large air bases and four smaller islands on top of coral reefs in the South China Sea, and has begun to place military personnel and weapons systems on them. The total area reclaimed is 15 times greater than that of Merdeka Square, and far greater than that reclaimed by Vietnam, the Philippines and Malaysia.

China’s increased presence will help it to enforce its maritime claims for example, by pressuring other claimants to allow Chinese fleets to fish in their waters, or by restricting the operation of foreign survey vessels in international waters.

Were it not for the United States’ Navy’s continued presence in the area, Beijing would be close to achieving a dominant position in nearby waters.

Such extensive Chinese maritime claims, encompassed by Beijing’s “nine-dash line,” have no basis under international law. When China had an opportunity to offer arguments in support of its claims before an arbitral tribunal in The Hague from 2013 to 2016, its fundamentals were so flawed that the Chinese leadership chose not to mount a case.

The tribunal’s decision dismissing the claims is now international law, yet Beijing continues to disregard it.

These developments have security implications for Indonesia. The new Chinese airfield on Fiery Cross Reef, built to accommodate military jets, is 1,000 kilometers from the Chinese mainland in Hainan, but only 750 km from Indonesian territory in the Natunas.

Standoffs between Indonesian and Chinese security forces in the waters around the Natunas have increased as Chinese fishermen sail further and further south in search of a catch, backed up by a bigger and more aggressive Chinese Coast Guard.

Under President Joko “Jokowi” Widodo, Indonesia has responded to these developments in a robust but narrow way, reinforcing the Indonesian base on Natuna Besar, seizing two Chinese vessels found fishing illegally in Indonesia’s exclusive economic zone (EEZ) last year, and seeking to accelerate economic development in the waters around Natuna. The president’s two visits to Ranai last year left no doubt as to Indonesia’s claim to the islands.

These are important steps that will help protect Indonesian territory and maritime rights in the short-term. But it is not clear that they will prove a durable deterrent in the long term, as the People’s Liberation Army Navy and the Chinese Coast Guard grow increasingly powerful relative to Indonesia’s much smaller maritime forces.

Moreover, these steps will do little to address broader concerns about the nature of Chinese statecraft as China rises. Beijing’s approach to the South China Sea has always been characterized by a pattern of “talk and take,” as then Philippine defense secretary Orlando Mercado first put it two decades ago.

But since 2013 we have seen much more taking than talking.

China has worked through its client, Cambodia, to block tougher language by ASEAN on the situation, and it refuses to countenance a legally binding Code of Conduct in the South China Sea. Beijing’s increasingly aggressive behavior, disregard for international law, and refusal to negotiate in good faith portend more serious problems in the future.

As I have argued in a recent Lowy Institute Analysis, “Going it Alone” (available in English and Indonesian), it is time for Indonesia to define its interests in the South China Sea more broadly than in the past, by seeking not only to defend Indonesian territorial integrity in the short term, but also to lead the region in shaping Chinese behavior in the long-term.

Indonesia need not abandon its non-claimant status or honest broker role to do so, but it does need to take a much stronger stand in support of international law.

Jokowi and Foreign Minister Retno LP Marsudi could start by clearly and repeatedly articulating an expectation that China will adhere to the arbitral tribunal’s award in Philippines v. China, and end its use of the “nine-dash line” to outline China’s claims.

Doing so would give cover to other countries in the region to take a similar stand on behalf of international law, and — given critical mass over a sustained period — could lead China to reconsider its position.

Indonesians might reasonably ask why this duty should fall to them. After all, Indonesia is not a claimant like Vietnam, Malaysia and the Philippines; and the US has been active in challenging Chinese expansion and militarization of the South China Sea.

They might also worry that doing so would lead to the perception that Indonesia was taking sides in a dispute between China and the US. Indonesia could lie low and allow those on the front lines, like the Philippines and Vietnam, and great powers like the US, to take the lead on these issues.

But while taking a stand now could lead to tension with Beijing in the short term, it will lead to a more stable, peaceful region in the future.

Moreover, would it not contravene the spirit of a bebas aktif (independent and active) foreign policy to leave smaller, developing nations to the mercy of the great powers, or to leave the great powers to settle these issues themselves?

And would it not contravene the spirit of a bebas aktif foreign policy to allow Chinese anger to exercise a veto over Indonesian action?

Indonesia should maintain non-alignment between the great powers by rowing between two reefs, as founding father Mohammad Hatta said, but it must also be prepared to adjust its course if one of the great powers constructs an artificial reef ahead of it.

Indonesia is the only country in the region with the requisite moral authority and capacity for leadership on these issues. In the long-term, only principled and persistent Indonesian diplomacy can prompt the changes in Chinese behavior that will secure Indonesian territorial integrity and regional stability.

http://www.thejakartapost.com/acade...sake-of-its-interests-in-south-china-sea.html
 
.
Back
Top Bottom