What's new

Indonesia Economy Forum

PAL Indonesia Raih Kontrak Rp1 Triliun Bangun Reaktor Thorium Thorcon
Redaktur | Senin, 14/10/2019 06:17:47 | 500 Tampilan
Bagikan:
SAVE_20191014_061457-960x540.jpeg

JAKARTA – PT PAL Indonesia diperkirakan menanamkan investasi sebesar Rp50 miliar-Rp100 miliar terkait proyek pembangunan reaktor desain Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) Thorcon. PAL Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Thorcon International Pte, Ltd. untuk mengembangkan komponen TMSR Power Plant atau reaktor desain pembangkit listrik tenaga thorium (PLTT) berkapasitas 500 megawatt (MW) dan Test Bed Platform, pada Juli 2019.

Sutrisno, Direktur General Engineering & MRO PAL Indonesia, mengatakan kontrak proyek pembangunan reaktor TMSR500 dan Test Bed Platform akan ditandatangani pada 2020.

“PT PAL akan mendapatkan kontrak dari Thorcon Rp1 triliun untuk membuat reaktor dan test bed platform. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, PAL membutuhkan pembelian peralatan tambahan/special tools untuk melengkapi fasilitas produk, sekitar Rp 50-100 miliar. Nilai pastinya sedang kami hitung,” kata Sutrisno kepada Dunia Energi, Minggu (13/10).

Sutrisno mengatakan bahwa ada beberapa opsi pendanaan, karena pendanaan untuk membangun reaktor ini tidak hanya memerlukan biaya investasi namun juga biaya modal kerja.

Thorcon International adalah Independent Power Producer (IPP) yang telah menyatakan keseriusan kepada pemerintah untuk melakukan investasi sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp17 triliun untuk membangun PLTT di Indonesia.

PT PAL yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor industri galangan kapal sebelumnya berhasil membangun kapal landing platform dock untuk pasar ekspor, kapal Selam kelas Nagapasa. Saat ini, PT PAL akan kembali menguji kemampuannya dengan membangun reaktor nuklir tipe Molten Salt Reactor pertama di dunia dan yang akan menjadi bagian dari PLTN pertama di Indonesia.

Reaktor nuklir tersebut adalah desain dari Thorcon International, perusahaan energi nuklir asal Amerika Serikat, yang telah melakukan pengembangan desain selama tujug tahun dan saat ini pada tahapan penyelesaian Basic Design dan proses pembuatan Detail Engineering Design. Pada tahapan ini, Engineering Company dan Fabrikator yang akan membuat komponen utama harus mulai dilibatkan, yaitu DSME sebagai EPC Main Hull Construction, DOOSAN untuk turbin dan PAL untuk reaktor.

Hosni, Chief Engineer General Engineering PT PAL, menambahkan pihaknya sudah memiliki pengalaman membuat komponen turbin untuk sebuah PLTN di Perancis dan telah mengantongi serfikat ASME dan familiar dengan proses desain dan fabrikasi dengan pengawasan Authorized Inspector ASME.

“Sehingga, untuk dapat membangun reaktor nuklir kami tidak memiliki kendala yang besar,” ujar Hosni.

Menurut Sutrisno direncanakan sebelum akhir tahun ini estimasi biaya dan jadwal pembangunan reaktor TMSR dan Test Bed Platform sudah dapat di berikan kepada pihak Thorcon.

“Kami yakin proyek pembuatan reaktor dan test bed platform dapat dilaksanakan sesuai target, mengingat hasil kajian aspek teknis, safety dan komersial dari Badan Litbang Kementerian ESDM telah memberikan rekomendasi kelayakan desain TMSR Thorcon untuk dikembangkan di Indonesia,” tandas Sutrisno.

Struktur Kapal

PLTT nantinya menggunakan model desain struktur kapal dengan panjang 174 meter dan lebar 66 meter, yang setara dengan tanker kelas Panamax ini rencananya akan di bangun oleh Daewoo Shipyard & Marine Engineering (DSME) di Korea Selatan, yang merupakan galangan kapal nomor dunia terbesar di dunia.

“Reaktor akan dibangun di fasilitas produksi PAL di Surabaya. Pihak Thorcon sudah melakukan site visit dan asessment terhadap kemampuan dan fasilitas PT PAL,” kata Sutrisno.

Sesuai hasil kajian, Badan Layanan Umum Pusat Penelitan dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (BLU-P3TEK KEBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), seluruh regulasi yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan PLTT dari sisi bauran energi maupun perijinan keselamatan instalasi nuklir sudah memadai.

Apabila proses perizinan dilakukan secara efektif dan efisien oleh lembaga pemerintah yang berwenang, maka proyek pembangunan PLTT tipe TMSR500 ini dapat selesai dalam kurun waktu 7 tahun.(RA)


Large scale project
 
.
I post this in 2 different post because there are two kind of news economic and defence in the single news.

UAE like to invest on agro industry in indonesia also buying war ship/navy ship from indonesian shipyard

UEA Akan Investasi Kapal Perang hingga Bangun Masjid di Indonesia

Adhyasta Dirgantara , Okezone Jum'at 11 Oktober 2019 16:57 WIB

uea-akan-investasi-kapal-perang-hingga-bangun-masjid-di-indonesia-8QdI0qw1Nt.jpg

Investasi. (Foto: Okezone.com)



JAKARTA - Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab terus meningkat. Di mana UEA akan melakukan sejumlah investasi di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan membeberkan, setidaknya ada 3 bidang yang ingin UEA dapatkan dari Indonesia, yaitu masjid, pertanian, dan kapal perang.
"Kerjasama kita dengan UEA ini sangat cepat. Baik menyangkut masjid, pertanian, atau kapal perang," ujar Menko Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jumat (11/10/2019).

Dari sektor pertanian, tim dari UEA akan survei langsung ke Kalimantan Tengah. Ini dilakukan untuk melihat tanaman apa yang cocok dikembangkan.


"Mengenai pertanian di mana mereka (tim dari UEA) mau masuk 100.000 hektare. Jadi betul-betul semua cepat. Tim pertanian mereka akan melihat lahan yang ada di Kalimantan Tengah. Mereka akan melakukan research pohon apa yang akan bisa ditanam," bebernya.
Tidak hanya itu, di sektor kelautan, UEA juga akan membeli kapal di Lampung, Sorong, dan Surabaya.
"Kemarin mereka sudah ngirim angkatan laut ke Lampung, Sorong, dan Surabaya, untuk beli kapal. Mereka puas dan senang sekali," kata Menko Luhut senang.

Intinya, Menko Luhut menyatakan kalau Indonesia harus 'jemput bola'. Contohnya adalah kerjasama antara Pertamina dengan UEA yang akan rampung saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang ke lokasi langsung.
"Kemudian juga bahwa kerjasama mereka dengan Pertamina bisa rampung sewaktu Presiden Jokowi berkunjung ke sana. Intinya kita harus jemput bola," tuturnya.

(fbn)
 
. . .
That Palapa Ring project, although it is a real significant infrastructure project its extremely overripe one and the Gov't explanation of it as if it will serve end-user customer of which it doesn't. The Palapa Ring is a backbone physical link and NOT internet bandwidth. The Thorium reactor is the one that ought to get the all the hype, because it solved so many concerns regarding nuclear power, not to mention it the first of its kind.
 
.
That Palapa Ring project, although it is a real significant infrastructure project its extremely overripe one and the Gov't explanation of it as if it will serve end-user customer of which it doesn't. The Palapa Ring is a backbone physical link and NOT internet bandwidth.
I know what palapa ring is, but our government is greatly increasing internet bandwith especially with this upcoming SATRIA multifunction sattelite which we dont see this kind of thing in the past.

Thorium Is the safest&efficient cost energy for now and we'll build it on ship platform making it more flexible for pulau2 terluar also thorium have compact design which is great with big energy output (500 MW) enough buat nangkal biar gak ada kejadian blackout besar2an lagi,to reduce the pollution for later we can shut down PLTU and replace it with thorium
 
.
I know what palapa ring is, but our government is greatly increasing internet bandwith especially with this upcoming SATRIA multifunction sattelite which we dont see this kind of thing in the past.

People such you and me understand the difference but the general public (and the so called journalist) doesn't understand that, and the way our gov't framing the narrative is as the Palapa Ring include the bandwidth is look as another "pembodohan masal" jaman OrBa.

On the sidenote, do you have any info of which company will be marketing the Palapa Ring link? :undecided:. And also what your take of the SATRIA? :undecided: So far I can't find any further detail regarding what frequency band it will be serving or it expected throughput rate. So far all my VSAT traffic went trough JCSAT-2B (Ku-band, Hawaii Pacific Teleport) and if there is more cheaper and equally reliable alternative I'm open for suggestion. Thanks Beforehand :-)
 
.

Setelah Freeport, RI Caplok Tambang Nikel Raksasa Vale
453296a8-68d8-4b19-8fa7-474a5fd69af1.jpeg

1 dari 4
Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bersama dengan para pemegang sahamnya, Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM) menandatangani Perjanjian Pendahuluan pada 11 Oktober lalu untuk mengambilalih 20% saham divestasi Vale kepada peserta Indonesia.14/10/2019

1f3839cb-fa31-4626-9b92-0ddb1af0d958.jpeg

2 dari 4
Divestasi 20% saham PTVI merupakan kewajiban dari amandemen Kontrak Karya (KK) di tahun 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah yang harus dilaksanakan 5 tahun setelah amandemen tersebut. (CNBC Indonesia)

dbfb79da-ec70-4412-8003-30b184de98ed.jpeg

3 dari 4
Penandatanganan Heads Of Agreement Divestasi saham. (CNBC Indonesia

2cc761bf-0e0c-43a5-ab8e-5f64232daa04.jpeg

4 dari 4
Melalui kepemilikan 20% saham di PT Vale Indonesia Tbk., dan 65% saham di PT Aneka Tambang Tbk., MIND ID memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumberdaya nikel terbesar dan terbaik dunia. (CNBC Indonesia)
 
. .
And also what your take of the SATRIA? :undecided: So far I can't find any further detail regarding what frequency band it will be serving or it expected throughput rate. So far all my VSAT traffic went trough JCSAT-2B (Ku-band, Hawaii Pacific Teleport) and if there is more cheaper and equally reliable alternative I'm open for suggestion. Thanks Beforehand :-)
Hopefully this will answer your question
https://tekno.kompas.com/read/2019/...alon-satelit-internet-indonesia-?amp=1&page=2
 
.

NO, I was referring to the company who will be marketing the link NOT the potential customer (that potential customer could be me)


Was referring to the more technical aspect as in orbital parameter, transponder, and maybe pricing, and other detail that doesn't goes into the sales brochure (but goes into the contract nonetheless). Basically information that could help potential customer (such as myself) to make inform decision.
 
.
Indonesia adds value to mining industry, invests in downstream processing facilities
15th Oct 2019 11:46

logo-BW-800x600.jpg

(Antara/Business Wire)

PT Borneo Alumina Indonesia appoints Black & Veatch as a technical consultant to lead alumina refinery project

JAKARTA, Indonesia--(Antara/BUSINESS WIRE)-- Creating mining and minerals processing infrastructure to increase Indonesia’s mineral value while strengthening downstream processing capabilities has been at the core of the Indonesian mining authority and mineral export laws since 2009.

PT Borneo Alumina Indonesia has appointed a Black & Veatch-led Project Management Consortium (PMC) to develop one such processing facility, the first of its kind in Indonesia. Black & Veatch provides engineering solutions to power sector clients in Indonesia through PT Bina Viktori Indonesia (PT BVI).

The West Kalimantan facility will feature a 1 Million Tonne Per Annum (MTPA) smelter-grade alumina refinery, a 2x40,000 Normal cubic meter per hour (Nm3/hr) coal gasification plant and a 3x25 megawatt (MW) coal-fired power plant.

“Developing the downstream mineral processing industry will expand the Indonesian economy and create jobs. Black & Veatch is ready to leverage our global expertise across business units to support as PMC overseeing our client’s Chinese Engineering, Procurement and Construction (EPC) contractor to ensure that the client realizes the quality, safety and value they are seeking,” said Jim Spenceley, Senior Vice President, Mining, Black & Veatch.

As the consortium leader, Black & Veatch will perform design review, equipment inspections, and provide power and coal gasification subject matter expertise. Consortium partners Progesys will be managing the alumina refinery process design scope, while Jaya CM will be supporting the project with site construction engineers and inspectors.

Progesys is a minerals industry engineering company based in Canada. Jaya CM is an Indonesian construction management company.

As the project consultant, the consortium is responsible for evaluating engineering, procurement and construction bids and reviewing design engineering. The consortium will monitor major equipment supply and conduct factory acceptance tests. It will also oversee site construction and commissioning.

Black & Veatch's knowledge of international and country-specific engineering codes and standards, and contract structures systematically mitigates project cost and schedule risks. By serving as the interface between different engineering standards, Black & Veatch offers clients assurance that EPC contractors deliver on specific project commitments cost effectively.

Black & Veatch has supported clients worldwide on various infrastructure deployments by tapping into engineering innovation to address technical complexities in heavy industries like mining.

Click here to download a supporting image.

Editor’s Notes:

• Black & Veatch employs more than 100 professionals in Jakarta, Indonesia. It is currently working as EPC contractor for more than 4.5 gigawatts of conventional power generation projects in Indonesia.
• Since 1969, Black & Veatch has undertaken nearly 100 power, water and oil and gas projects across 24 provinces throughout Indonesia. In power generation alone, the company has contributed almost 15,000 MW of installed capacity throughout the country.

About Black & Veatch

Black & Veatch is an employee-owned, global leader in building critical human infrastructure in Energy, Water, Telecommunications and Government Services. Since 1915, we have helped our clients improve the lives of people in over 100 countries through consulting, engineering, construction, operations and program management. Our revenues in 2018 were US$3.5 billion. Follow us on www.bv.com and in social media..
 
.
.
Empowerment of female workers in Ungaran through Better Work Indonesia
16th Oct 2019 14:14

anita-nirody_1.jpg

Country Director of ILO for Indonesia and Timor-Leste, Michiko Miyamoto (second right) and UN Resident Coordinator in Indonesia Anita Nirody (second left) visit one of the Ungaran Sari Garments' factories on October 3, 2019. (ANTARA/Azis Kurmala)

The Indonesian garment industry has witnessed swift growth, with a notable four-percent contribution to Indonesia's exports and offering employment to 2.2 million, of which some 80 percent constitute women, and generating US$8 billion annual revenues.

Indonesia identifies this sector as being job rich and a driver for inclusive growth for which it is intent on expanding this sector.

Despite rapid economic growth in this sector, industrial relations in Indonesia are often impacted by several issues, at both the employer and worker levels.

Employers in garment industries often encounter numerous challenges in integrating labor standards into the production process as part of their accountability in a bid to achieve a feasible business.

In the meantime, workers deal with issues, ranging from job insecurity, short-term employment contracts, and social security, to name a few.

Hence, to boost development of the garment industry in Indonesia, while assisting businesses, one of the Busana Apparel Group business units, Ungaran Sari Garments, has collaborated with the ILO-Better Work Indonesia programme for the empowerment of women workers.

Over 95 percent of the employees constitute women and their empowerment is one of the company's key focus areas, which was initiated through the HER Project program since 2014.

The company runs several social and community programs for the employees and their families.

Programs for women in Ungaran Sari Garments, named HER Project, encompasses maternity programs, environmental programs, and post maternity programs.

Senior HR And Compliance of PT Ungaran Sari Garments Arif remarked that various women's empowerment programs, run by the company, were driven by genuine concern for employees.

"This is since 95 percent of our workers are women. Hence, we must be sensitive to their health, so as not to affect production. Women are empowered through the holding of prenatal class, courier of breast milk (ASI), capacity building, and so on," he revealed.

prenatal-class.jpg

Women workers of Ungaran Sari Garments participate in a prenatal class. (ANTARA / Azis Kurmala)


Arif explained that ASI was initiated after taking into account the difficulties encountered by employees in offering exclusive breastfeeding to their infants.

"After three months of maternity leave, the female employees returned to work. The stock of ASI for their babies at home apparently did not suffice, so it is impossible for the babies to get exclusive breastfeeding while their mothers are working," Arif pointed out.

Moreover, women workers approached the company's management to echo their concerns, and following a discussion, a solution was agreed upon through the approach of ASI.

"For the time being, our drivers can handle the delivery of ASI to the homes of women. There are two drivers, who deliver ASI to the homes of women workers," Arif explained.

Furthermore, the company has conducted family care day that is one of the most highly anticipated events for employees in Ungaran Sari Garments. It aims to increase engagement among employees and deepen relations between employees and the company.

Over five thousand employees and their families enthusiastically participated in this event.

HERProject Peer Educators also seized this opportunity to promote a healthy lifestyle by offering free medical check-ups, healthy infant food, and reflexology for all participants.

In addition, Peer Educators rewarded 15 female employees for successfully offering exclusive breastfeeding to their infants for six months.

"At the same time, we also contributed to environmental preservation by planting herb seeds and releasing fish seedlings into a surrounding river. To enliven the event, the participants were treated to many door prizes," Arif remarked.

The company also conducted health socialization among women workers at lunchtime in the factory canteen.

To increase the level of knowledge and hone the skills of the marketing staff, Ungaran Sari Garments organizes training on every Saturday that encompasses several topics including merchandising flow, sewing machines, basics of sewing operations, basic of fabrics, woman’s health, and communications.

Arif affirmed that the women's empowerment program had a positive impact on the company.

"Employees become healthy, and absenteeism reduces. As a result, the workers' productivity increases. The company performance then also improves. I do not think that the effort has become a burden on the company, but it is an investment," Arif stated.

Better work program

UN Resident Coordinator in Indonesia Anita Nirody lauded the empowerment of women carried out by Ungaran Sari Garments, a garment company based in Ungaran, Semarang, Central Java.

"Various programs to empower women are carried out by the garment company, including prenatal class, courier of breast milk (ASI), lactation rooms, cooperatives, clinics, as well as capacity building for workers," Nirody noted on the sidelines of a visit to Ungaran Sari Garments, Ungaran, Semarang, Central Java, some time ago.
Empowering women in the garment company holds significance since they constitute 95 percent of the workforce.
condition-of-work.jpg

Work ongoing at one of the Ungaran Sari Garments' factories. Over 95 percent of the employees are women. (ANTARA / Azis Kurmala)


Nirody expounded that the fundamental premise of the Better Work programme is that improving working conditions in garment factories will advance well-being and boost competitiveness, profitability, and productivity of garment enterprises.

The programme recognizes that when it comes to poverty reduction, inclusive growth, and sustainable development, the quality of jobs holds as much importance as the quantity and that a gender-equal workplace is critical for business productivity, according to Nirody.

Nirody highlighted that the Better Work programme represented a unique partnership at several different levels.

At the global level, partnership between the International Labour Organization (ILO) and the International Finance Corporation (IFC) entails combining the expertise of ILO in labour standards with that of the IFC in private sector development.

Moreover, at the global level, the Better Work programme has partnership with 37 global companies and brands across nine countries, Nirody remarked.

At the country level, partnerships are with relevant national and provincial government authorities, while at the factory level, partnerships are between the management, workers, and trade unions -- 216 factories across five provinces in Java, Indonesia, with close to 400 thousand workers, of which 80 percent are women.

The programme has an interesting funding model – a combination of contributions from ILO’s global programme, grants from donors, contributions from global brands and fees for services provided by the factories.

The programme works at varied levels – at the policy/macro levels through policy advice and technical assistance to influence important legislation related to, for instance, social security, wages, etc.

At the micro or factory level, the programme conducts assessments to review compliance with labour laws and provides tools, training, and capacity development to empower women, end discrimination at workplace, and promote social dialogue among key stakeholders.

The programme has achieved key outcomes and results as is apparent from increased job stability and well-being; better working conditions, including better access to maternal, reproductive, and healthcare services; and an increase in productivity and profits.

In addition, the programme has generated several spin-off or multiplier impacts, with creative, bottom-up solutions generated by the factories through social dialogue, such as improved maternal and health care, a breast-feeding facility and novel breastfeeding courier service to transport breast milk to children, and 90 percent of the children remaining in school due to improved well-being of families.

The programme contributes to multiple SDGs across the 2030 Agenda for Sustainable Development – Goal 8 related to Decent Work, but also Goals related to gender empowerment, health, nutrition, inequality, and partnerships, Nirody stated.

Programme sustainability has been taken into account through the creation of Yayasan (NGO), with 30 enterprise advisors, former Better Work employees, who offer technical advice and support to the participating factories.

Boosting dialogue

Country Director of ILO for Indonesia and Timor-Leste Michiko Miyamoto remarked that sound dialogue between the management, workers, and trade unions offered a solution to enhancing production and work productivity.

Miyamoto echoed the ILO’s commitment to encouraging the management to promote dialogue between workers and employers.

"Employers and workers must strengthen social dialogue in companies to face current employment challenges," she noted.

This is especially pertinent in the era of the fourth industrial revolution that had an impact on industrial relations between workers and employers.

"If there is an issue, it will be discussed together for overcoming the problem encountered in industrial relations. Thus, the problems between employers and workers can be overcome properly," Miyamoto stated.

She believes that social dialogue will facilitate employers and workers to tackle different employment challenges and advance the company.
strecthing.jpg

Workers do some stretching moves to relax their muscles and reduce fatigue. (ANTARA / Azis Kurmala)
"We are very pleased with the efforts of Ungaran Sari Garments in connection with social dialogue. The company provides communication channels for workers in delivering suggestions to the company," she noted.

The garment company has put up suggestion boxes in toilets and canteens and holds weekly discussion or discussion through Whatsapp.

Miyamoto believes that Ungaran Sari Garments' efforts should be emulated by other companies.

Related news: Realizing dignified world of work through ILO Convention No. 190
Related news: Domestic workers are often invisible: ILO


By Azis Kurmala

Editor: Sri Haryati

COPYRIGHT © ANTARA 2019


https://m.antaranews.com/en/news/13...kers-in-ungaran-through-better-work-indonesia
 
.
Exclusive: Indian buyers slash Malaysian palm oil purchases fearing duty hike - traders
Rajendra Jadhav
r

FILE PHOTO: A worker collects palm oil fruits at a plantation in Bahau, Negeri Sembilan, Malaysia January 30, 2019.
REUTERS/LAI SENG SIN/FILE PHOTO
MUMBAI (Reuters) - Indian refiners have stopped buying Malaysian palm oil for shipment in November and December fearing New Delhi could raise import taxes or enforce other measures to curb imports from the Southeast Asian nation, five traders told Reuters on Monday.

Lower purchases by India, the biggest buyer of Malaysian palm oil so far in 2019, could lead to higher inventories and put pressure on Malaysian palm oil prices FCPOc3. It could also help rival Indonesia increase its shipments to India.

India is considering restricting imports of some products from Malaysia including palm oil after Kuala Lumpur criticized New Delhi for its actions in Kashmir, Reuters reported on Friday.

India's government has not made any public remarks about Malaysian palm oil. The Commerce Ministry did not immediately respond to a request for comment on Monday.

"We need clarity before doing business with Malaysia," said a Mumbai-based dealer.

His trading firm was about to buy 5,000 tonnes palm oil on Friday from Malaysia for November shipment but decided not to proceed after reading about potential disruptions.

If the government did not provide clarity in coming days, the trader said he would buy from Indonesia.

Malaysian palm oil futures slumped for a second straight day on Monday due to concerns about the possible Indian import restrictions and weakness in related edible oils.

"Traders are confused on both sides. They don't know how to plan their shipments," said Sandeep Bajoria, chief executive of Sunvin Group, a Mumbai-based vegetable oil importer.

https://www.reuters.com/article/us-...hases-fearing-duty-hike-traders-idUSKBN1WT19V

Indonesia get the most benefit from India Malaysia petty conflict
 
.
Back
Top Bottom