What's new

Indonesia Defence Forum

https://www.cnbcindonesia.com/news/...YSVXr7AmVs0AzhCE_z6sKouqUhXkCwVh31bAfJxqKAZdk

Prabowo Disebut Kecewa Soal Kapal Selam Buatan RI, Kok Bisa?

NEWS - Anisatul Umah, CNBC Indonesia

09 September 2020 15:27


1599650961729.png


Jakarta, CNBC Indonesia - Kapal selam Alugoro tipe Chang Bogo Class menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat dengan para direktur utama sejumlah BUMN yang akan menerima penyertaan modal negara (PMN) di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Keempat BUMN itu adalah PT Bahasa Pembinaan Usaha Indonesia, PT PLN, PT Pelindo III, dan PT PAL Indonesia. Turut hadir dalam rapat itu Dirut PT PAL Indonesia Budiman Saleh.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid bahkan sempat menyinggung kekecewaan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto terhadap proyek tersebut.

Mengawali pendapatnya, Nusron mengingatkan kembali urgensi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam pasal 11 disebut, lead integrator pada industri pertahanan adalah BUMN. Khusus untuk TNI AL adalah PT PAL Indonesia.

Sementara itu di pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2012 disebut ada empat komponen industri pertahanan, yaitu industri utama, industri komponen utama atau penunjang, industri komponen pendukung atau perbekalan, dan industri bahan baku.

"Khusus untuk project yang akan kita bahas, kapal selam Chang Bogo. Ini kan tahap pertama tahun 2012. Kontrak tahun 2011. Kemudian tahap kedua tahun 2012. Dan ini saya nguping-nguping ini, dapat informasi, akan ada pembelian lagi dalam skema PLN tahun 2020-2024 atau skema kredit ekspor," kata Nusron mengawali pendapatnya.


Nusron lantas melontarkan tiga pertanyaan terkait joint project kapal selam Chang Bogo Class tahap pertama. Proyek itu diketahui telah memperoleh PMN sebesar Rp 1,5 triliun di 2015 lalu. Untuk tahun ini, PT PAL Indonesia akan mendapatkan PMN Rp 1,28 triliun.

"Yang ini untuk melanjutkan tahap satu atau kedua pak yang Rp 1,28 triliun ini?" tanya Nusron.

"Saya mundur sedikit pak jadi yang diajukan pada tahap pertama itu adalah Rp 2,5 triliun," jawab Budiman.

Akan tetapi, PT PAL Indonesia hanya memperoleh PMN Rp 1,5 triliun.

"Tahap kedua dengan skema whole local production, sudah mulai banyak komponen yang dibangun di Indonesia," kata Budiman seraya mengatakan proyek ini memiliki kontrak 7 tahun terhitung dari 2019.

"Tahap pertama sudah selesai pak, tinggal delivery aja. Kapal selamnya sudah menjalani diving depth test," lanjutnya.

Nusron lantas menyindir proyek batch pertama PT PAL Indonesia.

"Yang batch pertama ketika diuji coba saya dapat informasi adalah produk gagal. Karena selama ini kapal selam ini bench marking-nya kalau kita menggunakan kapal selam dari Jerman itu dalam airnya 90 hari ini kapal selam yang Chang Bogo ini ,itu naik 30 hari naik dulu baru turun lagi," ujarnya.

"Ini pertanyaannya adalah kenapa produk yang gagal itu PT PAL mau jadi TOT-nya dan JV-nya untuk melakukan project itu lead indicator yang dianggap gagal dilanjutkan pada tahap kedua," lanjut Nusron.

Nusron lantas menyinggung ke mana aliran uang dari pinjaman luar negeri (PLN) untuk tahap kedua. Secara logika, apabila sudah ada uang yang masuk, maka seharusnya PT PAL tidak perlu PMN.


"Saya nggak tahu persoalannya duitnya masuk ke Korea atau ke bank. Jangan-jangan duitnya itu karena sudah financial closure duitnya masuk ke Korea untuk uang mukanya itu," kata Nusron.

Politikus Golkar ini juga mempertanyakan pekerjaan yang dilakukan PT PAL Indonesia. Menurut dia, tidak mungkin PT PAL Indonesia mengerjakan kategori industri utama atau teknologi tinggi.

"Yang saya mendapatkan informasi lagi sebetulnya teknologi ini karena kapal Chang Bogo itu mirip dengan Jerman quote un quote "nyolong" dari Jerman. Karena nyolongnya nggak sempurna agak gagal (naik turun). Pertanyaannya, yang dikerjakan PT PAL itu apa penunjang atau apa? Atau jangan-jangan hanya merakit seperti perusahaan galangan kapal yang itu bukan yang komponen utama yang teknologinya atau membuat daya tahannya itu," ujarnya.

"Alih fungsi teknologi yang diberikan dari Korea kepada sini yang joint learning itu pertanyaannya levelnya level apa alih teknologi di bidang apa yang dikasihkan Korea kepada Indonesia dengan biaya yang sangat begitu besar. Yang menurut informasi Pak Menhan (Prabowo) hari ini agak kecewa dengan project itu dan sebetulnya minta untuk di-revise ditinjau ulang karena naik turun naik turun harusnya 90 hari di bawah tapi ini naik turun naik turun," lanjutnya.

Sampai berita ini diturunkan, proses meminta tanggapan pihak Kemenhan, khususnya Prabowo Subianto, melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak masih dilakukan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

that's rather a bold statement , the thing that nusron said about 90 days endurance underwater, only achievable with nuclear submarine .
 
This whole interime procurement programme is getting complicated. This all wouldn't have to happen had we signed major arms acquisition in previous term.
Everyone said RR refused to sign many major arms deal?
But why? I don't get it...
 
Last edited by a moderator:
Everyone said RR refused to sign many major arms deal?
But why? I don't get it...
LUPA dianggarkan? Emang yg ngerjain segalanya dia? Ga ada yg ngingetin? Konyol...
take this with a grain of salt , this could be sounds a little over exaggerated , but someone told me that he even forgot to sign for the kemenhan pantry equipment procurement ...........
 
Everyone said RR refused to sign many major arms deal?
But why? I don't get it...
LUPA dianggarkan? Emang yg ngerjain segalanya dia? Ga ada yg ngingetin? Konyol...

Have a positive thinking for him...

It might be due to his knowledge about corruption in procurement process that lead to his decision to postpone any arms purchase...

Prabowo also cancelled a number of procurement that indicated a corrupted process... Early on his time as a defense minister... That means the corrupted process happened in RR time in charge
 
It might be due to his knowledge about corruption in procurement process that lead to his decision to postpone any arms purchase...
Did you really think 'Bela Negara' was anything other than a massive corruption cash cow?
 
Everyone said RR refused to sign many major arms deal?
But why? I don't get it...
LUPA dianggarkan? Emang yg ngerjain segalanya dia? Ga ada yg ngingetin? Konyol...
Right now we have 5 years delay. In the previous period we ought to at least signing the deal on 14th squadron replacement fighter jets, new hercules to replace ageing C-130B & supplement 33rd squadron, follow up batch on PKR & submarines, amphibious vehicle ( IFV & APC ) for marines, more ground radars systems ( 12 units needed ) to fill the blank spots, & too many things to mention including annual payment for KFX/IFX which embarass us in international community. All delayed for 5 years. I wish Mr Purnomo Yusgiantoro was still in the office backthen
 
Does it really matter? AU has been preparing for sometime now to induct an additional heavy fighter squadron in the form of Sq 14 with Su-35s... They even send down 3 Flankers from Sq 11 to Sq 14 to prepare for that...
It does because if the AU doesn't want to really operate them, what you see is what happens right now. Being largely relegated to major exercises and PR events.

Lol... that's a very big 'if' you are assuming... but If AU is really going to be that broke after receiving the Typhoons, it's more likely they will just stop buying new toys and then re-route those funds to support and induct what they already have in hand...
I'm not assuming. Any infrastructure building and new asset implementation to reach IOC/FOC is going to take a lot of money. Retraining all the crews and establishing supply chains is going to take a lot of money. A lot of money that we do not have. That's just reality.

and how many flighthours would you consider "not hangar queen"...? Can you compare it to.. let's say the flighthours of Sq 3 or Sq 16 which flies F-16s...?
Because the F-16 does a lot more missions other than exercises? That alone makes it not a hangar queen. And if you don't want to accept that. The fact that the AL-31 engine has a notoriously short service life compared to its contemporaries also brings light to the idea that the Flanker is a hangar queen.

We already have Russian weaponry stocks even without the Typhoons, so the appearance of Typhoons will not change the stocks inventory structure already in place today...
I don't know if you realize but weapons stocks have an expiration date. Why do you think the Mi-35's stopped flying with the Ataka equipped? And with CAATSA, there's no guarantee that we can get more within the foreseeable future.

So it's just your own assumptions then...

Simple, it means that AU does values their Flankers and wants to get the most out of it, be in capabilities or lifetime... contrary to your beliefs... No different with why we chose to upgrade our F16 A/Bs.
Notice I said, "Which begs the question on why the Air Force would bother keeping and upgrading the jets if they're a drain on the maintenance budget, offer no new capabilities over the Typhoon and F-16's";

meaning this is only AFTER notional Typhoons comes into service, not before. Don't cherry pick.

Why do we even need to worry about CAATSA waivers when the plan is only for maintenance and upgrades...? CAATSA clearly states that it concerns mainly with new major weapons acquisitions of high value, and not of maintenance, spare parts, consumables of existing platforms, or even new purchases of minor weaponry...
I would be very careful on assuming what can and can not be bought from Russia. The current Administration may have a narrow definition of what is maintenance and what is not, and history has shown that the current Administration can be somewhat unique with its definitions.

Using your own definition, an upgrade package can easily be considered "new major weapons acquisitions of high value".

Furthermore, what can be interpreted as "maintenance" can also change depending on whether or not the Trump Administration has an interest in having Indonesia operate/buy more American fighters. Stopping operators from getting spare parts through CAATSA can be considered overkill and a hard sell, but limiting what operators can upgrade and having their assets naturally become obsolete is easier to sell politically.

In short, there's a lot of factors and parameters to consider on whether or not the Flankers can be upgraded. And with the current geopolitical climate, I would not bank on being an optimist when it comes to weapons procurement from Russia.
 
Last edited:
The Army right now Made efforts to integrate FFAR rockets and pod to Mi 35
 
 
https://www.cnbcindonesia.com/news/...YSVXr7AmVs0AzhCE_z6sKouqUhXkCwVh31bAfJxqKAZdk

Prabowo Disebut Kecewa Soal Kapal Selam Buatan RI, Kok Bisa?

NEWS - Anisatul Umah, CNBC Indonesia

09 September 2020 15:27


View attachment 668297

Jakarta, CNBC Indonesia - Kapal selam Alugoro tipe Chang Bogo Class menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat dengan para direktur utama sejumlah BUMN yang akan menerima penyertaan modal negara (PMN) di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Keempat BUMN itu adalah PT Bahasa Pembinaan Usaha Indonesia, PT PLN, PT Pelindo III, dan PT PAL Indonesia. Turut hadir dalam rapat itu Dirut PT PAL Indonesia Budiman Saleh.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid bahkan sempat menyinggung kekecewaan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto terhadap proyek tersebut.

Mengawali pendapatnya, Nusron mengingatkan kembali urgensi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam pasal 11 disebut, lead integrator pada industri pertahanan adalah BUMN. Khusus untuk TNI AL adalah PT PAL Indonesia.

Sementara itu di pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2012 disebut ada empat komponen industri pertahanan, yaitu industri utama, industri komponen utama atau penunjang, industri komponen pendukung atau perbekalan, dan industri bahan baku.

"Khusus untuk project yang akan kita bahas, kapal selam Chang Bogo. Ini kan tahap pertama tahun 2012. Kontrak tahun 2011. Kemudian tahap kedua tahun 2012. Dan ini saya nguping-nguping ini, dapat informasi, akan ada pembelian lagi dalam skema PLN tahun 2020-2024 atau skema kredit ekspor," kata Nusron mengawali pendapatnya.


Nusron lantas melontarkan tiga pertanyaan terkait joint project kapal selam Chang Bogo Class tahap pertama. Proyek itu diketahui telah memperoleh PMN sebesar Rp 1,5 triliun di 2015 lalu. Untuk tahun ini, PT PAL Indonesia akan mendapatkan PMN Rp 1,28 triliun.

"Yang ini untuk melanjutkan tahap satu atau kedua pak yang Rp 1,28 triliun ini?" tanya Nusron.

"Saya mundur sedikit pak jadi yang diajukan pada tahap pertama itu adalah Rp 2,5 triliun," jawab Budiman.

Akan tetapi, PT PAL Indonesia hanya memperoleh PMN Rp 1,5 triliun.

"Tahap kedua dengan skema whole local production, sudah mulai banyak komponen yang dibangun di Indonesia," kata Budiman seraya mengatakan proyek ini memiliki kontrak 7 tahun terhitung dari 2019.

"Tahap pertama sudah selesai pak, tinggal delivery aja. Kapal selamnya sudah menjalani diving depth test," lanjutnya.

Nusron lantas menyindir proyek batch pertama PT PAL Indonesia.

"Yang batch pertama ketika diuji coba saya dapat informasi adalah produk gagal. Karena selama ini kapal selam ini bench marking-nya kalau kita menggunakan kapal selam dari Jerman itu dalam airnya 90 hari ini kapal selam yang Chang Bogo ini ,itu naik 30 hari naik dulu baru turun lagi," ujarnya.

"Ini pertanyaannya adalah kenapa produk yang gagal itu PT PAL mau jadi TOT-nya dan JV-nya untuk melakukan project itu lead indicator yang dianggap gagal dilanjutkan pada tahap kedua," lanjut Nusron.

Nusron lantas menyinggung ke mana aliran uang dari pinjaman luar negeri (PLN) untuk tahap kedua. Secara logika, apabila sudah ada uang yang masuk, maka seharusnya PT PAL tidak perlu PMN.


"Saya nggak tahu persoalannya duitnya masuk ke Korea atau ke bank. Jangan-jangan duitnya itu karena sudah financial closure duitnya masuk ke Korea untuk uang mukanya itu," kata Nusron.

Politikus Golkar ini juga mempertanyakan pekerjaan yang dilakukan PT PAL Indonesia. Menurut dia, tidak mungkin PT PAL Indonesia mengerjakan kategori industri utama atau teknologi tinggi.

"Yang saya mendapatkan informasi lagi sebetulnya teknologi ini karena kapal Chang Bogo itu mirip dengan Jerman quote un quote "nyolong" dari Jerman. Karena nyolongnya nggak sempurna agak gagal (naik turun). Pertanyaannya, yang dikerjakan PT PAL itu apa penunjang atau apa? Atau jangan-jangan hanya merakit seperti perusahaan galangan kapal yang itu bukan yang komponen utama yang teknologinya atau membuat daya tahannya itu," ujarnya.

"Alih fungsi teknologi yang diberikan dari Korea kepada sini yang joint learning itu pertanyaannya levelnya level apa alih teknologi di bidang apa yang dikasihkan Korea kepada Indonesia dengan biaya yang sangat begitu besar. Yang menurut informasi Pak Menhan (Prabowo) hari ini agak kecewa dengan project itu dan sebetulnya minta untuk di-revise ditinjau ulang karena naik turun naik turun harusnya 90 hari di bawah tapi ini naik turun naik turun," lanjutnya.

Sampai berita ini diturunkan, proses meminta tanggapan pihak Kemenhan, khususnya Prabowo Subianto, melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak masih dilakukan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

that's rather a bold statement , the thing that nusron said about 90 days endurance underwater, only achievable with nuclear submarine .
And did you know user (AL) said that they don't need submarine with AIP right now? That makes me laughed so hard
 

Pakistan Affairs Latest Posts

Back
Top Bottom