What's new

Indonesia Defence Forum

Just curious, why Indonesia spends invest good amount in Defence budget? Your neighbor hood is not like ours in India...If i am not wrong, apart from minor issues like South China sea, you do not have any as such challenging security issue..

Simple in answer, our world's largest archipelagic state character.

Not simple in application. With our archipelagic character, we MUST have capabilities to denial, more denial, much more denial to deterrence any adversary’s intention to control or occupy a maritime region through force (Krepinevich, 2015).
https://www.spf.org/_jpus-j_media/img/investigation/SPF_20170810_03.pdf

To exercises sovereignty over denial, as mandated by law (Law No. 3/2002 on National Defence) we must have better defense capabilities posture. Our challenging security issue in exercising sovereignty based on one factor, economic growth.
Economic growth affects the dynamics of global security and the strategic environment which influences national defense. The dynamics here are :
1. Dynamics of Strategic Security Environment in the Asia Pacific Region
2. Modernization of Military Power
3. Inter-State Border Issues
4. Intra and Inter-State Conflicts
5. Contemporary Conflict Tendency
6. Weapon of Mass Destruction Issue
7. Terrorism
8. Espionage
9. Transnational Crime
10. Science and Technology Development
11. Climate Change
12. Natural Disaster
13. Provision of Food, Water, and Energy
14. Epidemic
15. Development of the National Strategic Environment
16. Future Threats Estimation
Detail all of above could look in here at Indonesia Defence Whitepaper 2015
https://www.kemhan.go.id/wp-content...NESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf

...The dynamics here are :
1. Dynamics of Strategic Security Environment in the Asia Pacific Region
... The Asia-Pacific region is a strategic area in terms of economy, politics, and the military. There are countries with more than one billion people in this area (India and China), modern military technology, a large number of military human resources affecting the economy and global politics. In a traditional security perspective, the Asia-Pacific region has very complex opportunities and challenges...
As on white paper, India count as one factor.
 
.
How Indonesia responded with biological warfare threat and chemical agent if used by enemy?

(Still because that corona, i suddenly more curious abt NRBC warfare than f16, rafale etc....)
 
.
uss-theodore-roosevelt-cvn-71-wikimapia.jpg

INDONESIA
MENKO POLHUKAM TOLAK TAWARAN BANTUAN DUBES AS UNTUK ATASI PERSOALAN NATUNA
27 JANUARI 2020 DIANEKO_LC TINGGALKAN KOMENTAR
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini Indonesia tidak memerlukan bantuan dari negara mana pun untuk mengatasi persoalan di Perairan Natuna.

Dilansir dari laman Kompas (25/ 1/ 2020), Ia bahkan mengaku telah menolak bantuan dari Amerika Serikat yang berniat membantu Indonesia menangani polemik dengan China di kawasan Laut China Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud ketika bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan Jr.

“Saya bilang enggak perlu kerja sama dengan Amerika soal urusan itu,” kata Mahfud di kantor PB Nahdlatul Ulama, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

Menurut Mahfud MD, jika Indonesia menerima bantuan dari AS, maka bisa saja terjadi konflik dengan China.

Mahfud menegaskan sikap Indonesia tegas bahwa tidak pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan seperti klaim China.

Ia mengatakan, Indonesia berpegang pada Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan kawasan perairan itu merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.



REPORT THIS AD


“Kalau kita kerja sama dengan Amerika, berarti kita perang dengan China. Padahal kita tidak (bersengketa). Pokoknya kita usir,” ujar Mahfud MD.

“Sehingga kita tidak terjebak pada perang proksi. Kita enggak mau, enggak ada perundingan dengan China. Enggak perlu bantuan (AS),” kata dia.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, tidak ada perselisihan antara China dengan Indonesia ihwal teritorial.

Persoalan yang belakangan ini mencuat terkait perairan Natuna, kata dia, pada dasarnya berkaitan dengan overlapping atau tumpang tindih area perairan.

Hal ini disampaikan Xiao Qian usai bertemu dengan anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

“Pertama, tidak ada perselisihan antara Indonesia dengan China terkait teritorial kita,” kata Xiao Qian.

“Perselisihan sebenarnya adalah karena ada overlapping area perairan. Dan ini berbeda dari perselisihan teritorial,” tuturnya.

Xiao Qian mengatakan, China sepenuhnya mengakui bahwa Natuna adalah milik Indonesia. China pun tidak pernah mempersoalkan itu. Begitupun, China memiliki teritori sendiri yang tidak pernah dipersoalkan oleh Indonesia.



REPORT THIS AD


Meski ada perbedaan pandangan antara China dengan Indonesia atas hal ini, Xiao Qian mengatakan hal tersebut tak jadi masalah.

“Dan dari pandangan yang berbeda tentang isu ini, kita akan membicarakan persoalan ini di negara kita melalui dialog diplomatik, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Pembicaraan di antara para dubes, menteri, kita akan membicarakan itu,” ujarnya.

Photo: ATLANTIC OCEAN (July 23, 2008) The aircraft carrier USS Theodore Roosevelt (CVN 71) navigates in the Atlantic Ocean during integrated French and American carrier qualifications and cyclic flight operations. The Theodore Roosevelt Carrier Strike Group is participating in Joint Task Force Exercise “Operation Brimstone” off the Atlantic coast. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jonathan Snyder (Released)

Editor: (D.E.S)

Lapan Ajukan Rp 431 Milyar untuk Pembuatan N219 Amphibi

27 Januari 2020



Pesawat amfibi N219A (al images : Lapan)

Lapan Garap Pesawat Amphibi, Target 2024 Bisa Terbang Perdana

PROKAL.CO, JAKARTA– Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) terus menggarap proyek pesawat nasional. Setelah sebelumnya sukses dengan pesawat N219, saat ini Lapan mengerjakan pesawat serupa, tapi dengan kemampuan di darat dan perairan (amfibi).

Lapan memberi nama pesawat baru itu N219 Amphibi (N219A). Kepala Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) Lapan Gunawan Setyo Prabowo menyatakan, anggaran pembuatan pesawat itu dimulai tahun ini. ’’Kita sudah mau kontrak dengan vendor float-nya,’’ katanya (18/1).

Dia menuturkan, pembuatan pesawat amfibi itu sekaligus menunggu proses sertifikasi (type certificate/TC) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk anggaran pembuatan pesawat N219A, Lapan mengajukan biaya Rp 431 miliar.




’’(Target, Red) deliver-nya 2024, sesuai program,’’ jelasnya. Maksud target deliver itu adalah pesawat sudah jadi dan telah mendapat amandemen atau sertifikat TC dari Kemenhub. Gunawan mengatakan, Lapan optimistis dengan target tersebut.

Dia menyebutkan bahwa pesawat N219A bisa difungsikan sebagai armada penerbangan perintis. Terutama di daerah khusus seperti pegunungan, pesisir pantai, danau, serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) lainnya. Gunawan juga menjelaskan bahwa program N219 dikerjakan SDM serta insinyur muda yang memiliki pengalaman. Industri komponen dalam negeri juga dilibatkan.

Menurut dia, pangsa pasar pesawat amfibi di Asia-Pasifik sangat bagus karena sesuai dengan letak geografisnya yang didominasi negara-negara kepulauan. ’’Pengembangan pesawat amfibi tentu memiliki isu-isu berbeda dibanding dengan pesawat pada umumnya,’’ katanya. Sejumlah tahapan pengkajian floating landing gear, training pilot, sertifikasi, dan suku cadang segera dipersiapkan dengan baik.




’’Indonesia membutuhkan moda transportasi yang cepat dan efisien dalam mendukung destinasi wisata, khususnya untuk konektivitas pulau-pulau kecil,’’ papar Kepala Lapan Thomas Djamaluddin.

Menurut dia, pesatnya pembangunan bandara di sejumlah daerah dirasakan kurang dan belum bisa mewadahi daerah yang lokasinya sempit serta konturnya tidak memungkinkan. Karena itu, pesawat amfibi bisa menjadi pilihan untuk menjangkau daerah khusus tersebut.

Thomas menyampaikan, proyek pesawat N219 masuk program prioritas riset nasional (PRN). Dalam program pesawat transportasi nasional itu tidak akan ada duplikasi, baik penelitian maupun pengembangannya. Sementara itu, untuk pesawat N219A, dia berharap ada sinergi yang lebih luas di sejumlah kementerian dan lembaga. Tujuannya, potensi nasional bisa dimanfaatkan dan pola penganggaran tidak terkotak-kotak atau sektoral. Dengan demikian, penggunaan anggaran lebih efisien dan dapat ditingkatkan.

(ProKal)
Like it or not they're going to eventually have to accept American help if intrusions continue to escalate. The reality is that the only local power that can actually counter China's nine dash claim with the military projection to back it up IS the US.
 
.
How Indonesia responded with biological warfare threat and chemical agent if used by enemy?

(Still because that corona, i suddenly more curious abt NRBC warfare than f16, rafale etc....)

Slight minimal refers to our readiness to counter NRBC threats. Only two bodies in number. It should be developed a national awareness throughout the country.
Indonesia[edit]
Army[edit]
The Indonesian Army has a CBRN defense unit which is the Kompi Zeni Nuklir, Biologi dan Kimia (abbreviated "Kompi Zeni Nubika Ditzi TNI AD") translated as: Army Engineers Nuclear, Biological, and Chemical company. The unit was founded on 22 April 1986 under the command of the Indonesian Army Engineering Directorate. The unit is also under cooperation with the Ministry of Health, Indonesian Nuclear power regulator agency, Veterinary Research Agency, and National Nuclear Power agency. This unit is the one and only unit that can handle CBRN Defense Capability within the Military.[20]

Police[edit]
The Indonesian National Police special unit known as the Mobile Brigade Corps aka Brimob has a CBR unit which is under the Gegana detachment. It was formed on December 2009.[21]
https://en.wikipedia.org/wiki/CBRN_defense#Indonesia
 
.
Like it or not they're going to eventually have to accept American help if intrusions continue to escalate. The reality is that the only local power that can actually counter China's nine dash claim with the military projection to back it up IS the US.
Having business with the US will only make the problem more complicated, the current policy is correct, just simply tell the fuckers to get off our lawn, no elaborate political shit needed.
 
.
uss-theodore-roosevelt-cvn-71-wikimapia.jpg

INDONESIA
MENKO POLHUKAM TOLAK TAWARAN BANTUAN DUBES AS UNTUK ATASI PERSOALAN NATUNA
27 JANUARI 2020 DIANEKO_LC TINGGALKAN KOMENTAR
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini Indonesia tidak memerlukan bantuan dari negara mana pun untuk mengatasi persoalan di Perairan Natuna.

Dilansir dari laman Kompas (25/ 1/ 2020), Ia bahkan mengaku telah menolak bantuan dari Amerika Serikat yang berniat membantu Indonesia menangani polemik dengan China di kawasan Laut China Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud ketika bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan Jr.

“Saya bilang enggak perlu kerja sama dengan Amerika soal urusan itu,” kata Mahfud di kantor PB Nahdlatul Ulama, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

Menurut Mahfud MD, jika Indonesia menerima bantuan dari AS, maka bisa saja terjadi konflik dengan China.

Mahfud menegaskan sikap Indonesia tegas bahwa tidak pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan seperti klaim China.

Ia mengatakan, Indonesia berpegang pada Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan kawasan perairan itu merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.



REPORT THIS AD


“Kalau kita kerja sama dengan Amerika, berarti kita perang dengan China. Padahal kita tidak (bersengketa). Pokoknya kita usir,” ujar Mahfud MD.

“Sehingga kita tidak terjebak pada perang proksi. Kita enggak mau, enggak ada perundingan dengan China. Enggak perlu bantuan (AS),” kata dia.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, tidak ada perselisihan antara China dengan Indonesia ihwal teritorial.

Persoalan yang belakangan ini mencuat terkait perairan Natuna, kata dia, pada dasarnya berkaitan dengan overlapping atau tumpang tindih area perairan.

Hal ini disampaikan Xiao Qian usai bertemu dengan anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

“Pertama, tidak ada perselisihan antara Indonesia dengan China terkait teritorial kita,” kata Xiao Qian.

“Perselisihan sebenarnya adalah karena ada overlapping area perairan. Dan ini berbeda dari perselisihan teritorial,” tuturnya.

Xiao Qian mengatakan, China sepenuhnya mengakui bahwa Natuna adalah milik Indonesia. China pun tidak pernah mempersoalkan itu. Begitupun, China memiliki teritori sendiri yang tidak pernah dipersoalkan oleh Indonesia.



REPORT THIS AD


Meski ada perbedaan pandangan antara China dengan Indonesia atas hal ini, Xiao Qian mengatakan hal tersebut tak jadi masalah.

“Dan dari pandangan yang berbeda tentang isu ini, kita akan membicarakan persoalan ini di negara kita melalui dialog diplomatik, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Pembicaraan di antara para dubes, menteri, kita akan membicarakan itu,” ujarnya.

Photo: ATLANTIC OCEAN (July 23, 2008) The aircraft carrier USS Theodore Roosevelt (CVN 71) navigates in the Atlantic Ocean during integrated French and American carrier qualifications and cyclic flight operations. The Theodore Roosevelt Carrier Strike Group is participating in Joint Task Force Exercise “Operation Brimstone” off the Atlantic coast. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jonathan Snyder (Released)

Editor: (D.E.S)

Lapan Ajukan Rp 431 Milyar untuk Pembuatan N219 Amphibi

27 Januari 2020



Pesawat amfibi N219A (al images : Lapan)

Lapan Garap Pesawat Amphibi, Target 2024 Bisa Terbang Perdana

PROKAL.CO, JAKARTA– Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) terus menggarap proyek pesawat nasional. Setelah sebelumnya sukses dengan pesawat N219, saat ini Lapan mengerjakan pesawat serupa, tapi dengan kemampuan di darat dan perairan (amfibi).

Lapan memberi nama pesawat baru itu N219 Amphibi (N219A). Kepala Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) Lapan Gunawan Setyo Prabowo menyatakan, anggaran pembuatan pesawat itu dimulai tahun ini. ’’Kita sudah mau kontrak dengan vendor float-nya,’’ katanya (18/1).

Dia menuturkan, pembuatan pesawat amfibi itu sekaligus menunggu proses sertifikasi (type certificate/TC) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk anggaran pembuatan pesawat N219A, Lapan mengajukan biaya Rp 431 miliar.




’’(Target, Red) deliver-nya 2024, sesuai program,’’ jelasnya. Maksud target deliver itu adalah pesawat sudah jadi dan telah mendapat amandemen atau sertifikat TC dari Kemenhub. Gunawan mengatakan, Lapan optimistis dengan target tersebut.

Dia menyebutkan bahwa pesawat N219A bisa difungsikan sebagai armada penerbangan perintis. Terutama di daerah khusus seperti pegunungan, pesisir pantai, danau, serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) lainnya. Gunawan juga menjelaskan bahwa program N219 dikerjakan SDM serta insinyur muda yang memiliki pengalaman. Industri komponen dalam negeri juga dilibatkan.

Menurut dia, pangsa pasar pesawat amfibi di Asia-Pasifik sangat bagus karena sesuai dengan letak geografisnya yang didominasi negara-negara kepulauan. ’’Pengembangan pesawat amfibi tentu memiliki isu-isu berbeda dibanding dengan pesawat pada umumnya,’’ katanya. Sejumlah tahapan pengkajian floating landing gear, training pilot, sertifikasi, dan suku cadang segera dipersiapkan dengan baik.




’’Indonesia membutuhkan moda transportasi yang cepat dan efisien dalam mendukung destinasi wisata, khususnya untuk konektivitas pulau-pulau kecil,’’ papar Kepala Lapan Thomas Djamaluddin.

Menurut dia, pesatnya pembangunan bandara di sejumlah daerah dirasakan kurang dan belum bisa mewadahi daerah yang lokasinya sempit serta konturnya tidak memungkinkan. Karena itu, pesawat amfibi bisa menjadi pilihan untuk menjangkau daerah khusus tersebut.

Thomas menyampaikan, proyek pesawat N219 masuk program prioritas riset nasional (PRN). Dalam program pesawat transportasi nasional itu tidak akan ada duplikasi, baik penelitian maupun pengembangannya. Sementara itu, untuk pesawat N219A, dia berharap ada sinergi yang lebih luas di sejumlah kementerian dan lembaga. Tujuannya, potensi nasional bisa dimanfaatkan dan pola penganggaran tidak terkotak-kotak atau sektoral. Dengan demikian, penggunaan anggaran lebih efisien dan dapat ditingkatkan.

(ProKal)
chinese money is more important dude
 
. . .
Keep in mind that $140 mil includes all the appropriate supporting equipment minus the weapons, things such as spare parts, training, multiyear support contracts are included in the price. If you put the F-35 in the same spotlight it would cost A LOT more than $140 per unit. The reason the price ballooned up from the initial $2 bil is likely because the air force also wanted the extra corresponding equipment to go with the deal.

When you buy a fighter jet you don't just buy the plane, you have to buy the supporting infrastructure. This is why I have been vehemently against buying the Rafale over the Vipers. It would cost a lot more to operate than the fly-away cost that they claim to be.
well rafale is a better choice than sukhois.
 
. .
Slight minimal refers to our readiness to counter NRBC threats. Only two bodies in number. It should be developed a national awareness throughout the country.

https://en.wikipedia.org/wiki/CBRN_defense#Indonesia
Nah baru zeni doang agak miris buat infantri nya g dpt masker gas. Compare to Singapore they train their conscript about NRBV

14. Epidemic
Nah in here. Epidemic also included in the white paper. Hope in future we invest in NRBC defense. Likely army must expended their force and train ordinary infantryman basic nrbc defense. While police force to protect and train civilian. Maybe not just police also bnpb for civil defense.

Bakamla doing this :
http://indonesiasatu.co/detail/antisipasi-darurat-nuklir--bakamla-gencar-latihan-peknubika

Maybe if a ship carry nuclear/chemical/biology content get accident they can handle it.


https://m.antaranews.com/berita/62685/indonesia-minim-alat-deteksi-ancaman-senjata-pemusnah-massal

At least, we must have gas mask factory or private manufacture. Gas mask not only for military/police but for civilian protection, medical, industrial and research purpose.

Old news 2018, hope in 2019 Indonesia can have laboratorium, but in reality not
https://m.republika.co.id/amp/pcb6wt382
 
.
Jokowi's Command on RI Submarines: Reduce Import of Defense Equipment !


688d201f-0327-4163-97c3-f3a842f262a0_169.jpeg
Photo: President Jokowi visits the PT PAL battleship in the Port of Tanjung Perak, Surabaya. (Doc Agus Suparto)

Jakarta, CNBC Indonesia - President Joko Widodo (Jokowi) chaired a limited meeting on the policy of developing the main weapons system (defense equipment) at the PT PAL Indonesia submarine hangar, Surabaya, East Java, Monday (1/27/2020). The location of the ratas is right next to the submarine.

Present at the Ratas include Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Panjaitan, Defense Minister Prabowo Subianto, Minister for State-Owned Enterprises Erick Thohir, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Sofyan A. Djalil, Cabinet Secretary Pramono Anung.

Also present were the Head of the Presidential Secretariat Heru Budi Hartono, the Military Secretary to the President of the Indonesian Armed Forces General Suharyanto, the Commander of the Paspampres Maj.

In front of the ranks of the ministers, Jokowi instructed to reform the defense industry ecosystem as a whole. Jokowi wants, the defense equipment development program can strengthen Indonesia's defense industry.

"Whether it relates to financing facilities for state-owned defense industry clusters, then connectivity with component industries both supporting and raw materials," Jokowi said.

Jokowi views, the improvement of the defense industry ecosystem needs to be done, in order to reduce Indonesia's dependence on imported goods for weapons by Indonesia.


EDITOR'S CHOICE


"Including the transformation of the supply chain , and the development of local industries, to reduce our dependence on imported goods," Jokowi said.

For information, this is not the first time Jokowi has touched on the issue of defense equipment imports. In a limited meeting some time ago, Jokowi also briefly talked about developing a strategic defense industry to reduce arms imports.

Indonesia is often flooded with imports of weapons ranging from grenades, torpedoes, to bullets. Throughout 2018 the total import for weapons alone reached US $ 313 million. This does not yet count other defense equipment such as ships, planes, and others.

https://www.cnbcindonesia.com/news/...owi-di-kapal-selam-ri-kurangi-impor-alutsista
 
. .
Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis (23/1)

President Joko Widodo (Jokowi) chaired a limited meeting on the policy of developing the main weapons system (defense equipment) at the PT PAL Indonesia submarine hangar, Surabaya, East Java, Monday (1/27/2020)

First above, arranged by President on 23, Jan 2020. This event rarely attended by RI 1 previously. Second, arranged by President on 27, Jan 2020. Only in four days' space between.
I smell there is something strong urgently matters shown and will do in our defense area. A very good sign indeed. C'mon lads. Go get'em and rock!
 
.
Jokowi's full statement during limited meetings on defense policy at PT PAL submarine facility 1/27/2019

 
.

Pakistan Defence Latest Posts

Pakistan Affairs Latest Posts

Back
Top Bottom